Isu mengenai dugaan ijazah palsu yang menyeret nama Presiden Joko Widodo kembali mencuat ke permukaan pada awal 2025. Meskipun isu ini telah beberapa kali dibantah dan dinyatakan tidak berdasar oleh berbagai pihak resmi, namun perkembangan terbaru dalam proses hukum membuat publik kembali menaruh perhatian. Kali ini, sejumlah fakta dan dokumen baru dipertontonkan ke ruang publik, memicu spekulasi dan debat panjang, terutama di media sosial.
Salah satu perkembangan paling signifikan datang dari pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang menerima gugatan baru terkait keabsahan ijazah yang digunakan Presiden Jokowi saat mendaftarkan diri dalam pemilu presiden 2014 dan 2019. Gugatan tersebut dilayangkan oleh seorang warga sipil yang mengklaim memiliki bukti bahwa ijazah tersebut tidak sesuai dengan data akademik yang tercatat di Universitas Gadjah Mada (UGM).
Menanggapi hal ini, pihak UGM secara resmi kembali memberikan klarifikasi. Dalam konferensi pers yang digelar pada awal April 2025, pihak universitas menyatakan bahwa Joko Widodo memang tercatat sebagai mahasiswa aktif di jurusan Kehutanan dan dinyatakan lulus pada tahun 1985. Pernyataan ini juga diperkuat dengan dokumen dan arsip lama yang telah diverifikasi oleh pihak kampus.
Namun, pernyataan dari pihak kampus tidak serta merta menghentikan gelombang opini publik. Sejumlah tokoh dan pakar hukum menyatakan bahwa kasus ini perlu diuji secara terbuka di pengadilan guna memastikan tidak ada celah yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan politik. Terlebih lagi, menjelang tahun politik baru, isu seperti ini sangat rentan dimanipulasi untuk tujuan tertentu.
Di sisi lain, pihak Istana Negara menyebut bahwa isu ini adalah bentuk fitnah politik yang terus berulang sejak awal pemerintahan Presiden Jokowi. Juru Bicara Presiden menyatakan bahwa semua dokumen yang digunakan dalam proses pencalonan sudah diverifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan dinyatakan sah secara hukum.
Meskipun belum ada keputusan final dari pengadilan terkait validitas ijazah tersebut, kasus ini menunjukkan bagaimana isu lama bisa kembali dimunculkan dengan narasi yang diperbarui. Fakta baru yang disampaikan oleh pelapor pun masih perlu diverifikasi secara menyeluruh untuk menghindari disinformasi yang dapat memecah belah masyarakat.
Masyarakat pun diimbau untuk lebih bijak dalam menyikapi informasi yang beredar, serta menunggu proses hukum berjalan secara adil dan terbuka. Sambil menanti putusan resmi, banyak pihak mendorong agar isu ini tidak digunakan untuk kepentingan politik praktis yang dapat merusak kredibilitas institusi negara.
Untuk mengikuti perkembangan terkini seputar isu ini dan berita nasional lainnya, kunjungi lensaterkini.id yang selalu menyajikan informasi aktual dan terpercaya.